Inspektorat Didesak Ungkap Kasus Dugaan Persekongkolan Gagalnya 3 Paket Tender UKPBJ Kota Sungai Penuh

Headline, Jambi223 Dilihat

SUNGAIPENUH- Inspektorat Kota Sungaipenuh didesak ungkap kejanggalan gagalnya tender rehabilitasi jalan Depati Dua Nenek senilai Rp. 1 M oleh Pokja UKPBJ Kota Sungaipenuh dan Jembatan Air Sempit (3).

Pasalnya, inspektorat merupakan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain).

“Kita minta Inspektorat untuk mengungkap kejanggalan proses tender rehabilitasi jalan Depati dua nenek, jembatan air sempit dan pelebaran jalan Jambu tupai seterang – terangnya,” ujar Wardizal

Menurut dia, Inspektorat (APIP) merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa dalam menunjang optimalnya kerja suatu instansi, sehingga pengadaan barang dan jasa tersebut menjadi kegiatan yang sangat diperlukan dan sering dilaksanakan oleh suatu instansi. Apalagi 87 % lebih kasus-kasus korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa.

Serta 85 % Kepala Daerah yang tersangkut hukum, kebanyakan terkait pengadaan barang dan jasa.

“Tugas APIP dalam pengadaan barang dan jasa, sudah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021,” ujar Wardizal dari LSM Getar

Dijelaskannya, berdasarkan informasi yang diperolehnya BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity Audit. Peran APIP harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pimpinan, jangan sampai pimpinan terjerumus ke tindakan yang melanggar hukum.

“Pelaksanaan pengadaan, pengenaan hukuman terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan pejabat pengadaan tidak melulu dengan sanksi pidana. Pengenaan sanksi denda dapat diberikan pada kasus penyelewengan yang bersifat administratif,” ujarnya

“Pengusutan dan pelaksanaan audit akan dilakukan terlebih dahulu oleh APIP dan baru akan diserahkan kepada APH jika ditemukan indikasi KKN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” terangnya

“Presiden sendiri telah mencanangkan bahwa Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus meningkat ke level 3, artinya APIP mampu memberikan peringatan dini, konsultatif, dan bisa ikut serta dalam memberantas korupsi,” terangnya. (tim)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *