Banyak Oknum Kades Butuh Pembinaan di Kota Sungaipenuh Terkait UU Pers

Dapur redaksi detikbrita.com

Doni Efendi.Dpt.

Perilaku oknum oknum kades dalam melayani hak jawab konfirmasi wartawan seringkali tidak mengenakkan di kota sungaipenuh. Tupoksi wartawan dalam menjalankan tugas selaku kontrol sosial sering mendapat perilaku tidak baik dilapangan.

Sedangankan tupoksi wartawan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Pungsinya dilindungi Undang undang di Republik Indonesia ini. Belum diketahui jelas apakah memang oknum oknum kades tidak beritika dalam menjalankan tupoksi jabatannya atau memang telah di set demikian oleh pihak pihak tertentu.

Oknum oknum kades seringkali berlindung dibalik nama inspektorat, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Dana desa (DD) dengan mengatakan “Kami sudah ada inspektorat, kami tidak melayani wartawan” sebagaimana Pers adalah Pilar ke 5 demokrasi dan dijamin Negara dalam menjalankan Tupoksinya sebagaimana tertuan dalam UU Pers No 40 tahun 1999.

Sebagaimana fungsi media dan wartawan seperti halnya tertuang dalam UU Pers no 40 tahun 1999 PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

  1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  3. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  4. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Lima ratus juta rupiah.

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Lima ratus juta rupiah.

Selain itu dalam UU pers No 40 Tahun 1999 juga di bunyikan BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

  1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
  2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

  1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Sudah jelas pada poin point diatas bahwa tupoksi wartawan dan perusahaan pers di negara republik Indonesia.

Maka diminta kepada pihak pemerintahan kota sungai penuh dan kabupaten kerinci khususnya pihak Inspektorat agar memberikan pemahaman agar dapat melakukan pembinaan pembinaan terhadap oknum oknum kepala desa yang bersikap tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin dalam melayani masyarakat ataupun wartawan dalam ia menjalankan tugasnya.

Juga dalam UU keterbukaan Infomasi Publik (KIP) sudah dijelaskan bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/

Apakah mereka lupa bahwa yang dikelola mereka itu adalah anggaran Negara disahkan secara UU dan Instruksi Presiden Republik Indonesia peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan realisasinya.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *